Wakamad  Humas dan Perwakilan Pengurus OSIM MTsN Bulungan Hadiri Acara Puncak  Peringatan HDI

Tanjung Selor (Humas MTsN Bulungan)- Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Mariyatul Qibtiyah yang kebetulan juga selaku orang tua siswa  dan selaku pengurus Komite SLB Negeri Tanjung Selor bersama tiga orang perwakilan pengurus OSIM MTs Negeri Bulungan (Aisyah, Abira dan Najmi)  menghadiri undangan Puncak Peringatan  Hari Disabilitas Internasional tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Senin (1/12/2025) bertempat di Ruang erbaguna Gedung Gadis Pemprov Kaltara.  

Peringatan HDI ini bertujuan untuk memperkuat komitmen global dalam menjamin hak, martabat, dan kehidupan yang layak bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Tahun ini HDI mengusung tema “Mewujudkan masyarakat yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas demi mendorong kemajuan sosial”, peringatan difokuskan pada upaya memperluas inklusi dan kesetaraan, sekaligus menyoroti tantangan-tantangan yang masih dihadapi kelompok disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Tema ini juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membayangi penyandang disabilitas di berbagai negara, di antaranya: Tingginya angka kemiskinan di kalangan penyandang disabilitas.  Masih adanya diskriminasi dalam dunia kerja. Sistem perlindungan sosial yang kerap belum memadai.  Minimnya akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara, Hasanuddin, mengatakan, Tahun 2025, Pemprov Kaltara akan memprioritaskan sarana prasarana sekolah khusus untuk mendukung mobilitas siswa SLB.

“Untuk tahun 2025, sesuai anggaran yang ada, kami melakukan pengadaan bus untuk membantu anak-anak disabilitas kita bersekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bus tersebut nantinya akan difokuskan untuk menjemput dan mengantar siswa di wilayah yang membutuhkan, seperti SLB Negeri Nunukan yang saat ini melayani siswa di satu-satunya sekolah luar biasa di kabupaten tersebut.

Hasanuddin menyebut, terkait kemungkinan penambahan armada di tahun berikutnya akan menyesuaikan anggaran. “Kita lihat anggaran, kita belum tahu. Insya Allah kalau ada, kita menyesuaikan,” katanya.

Pemprov juga menyoroti fasilitas layanan disabilitas di area publik, termasuk pelabuhan, yang dinilai mulai jarang berfungsi optimal. Dengan adanya Perda Disabilitas, pemerintah memastikan seluruh instansi terkait akan terlibat dalam penyesuaian fasilitas layanan sebelum diturunkan ke tingkat Peraturan Gubernur (Pergub).

“Semua harus terlibat. Kami akan mempersiapkan fasilitas perlindungan bagi anak-anak disabilitas di pelayanan umum,” tegasnya.

Dengan peringatan HDI ini diharapkan akan terus memperluas kesadaran dan memperkuat kebijakan, dunia diharapkan semakin mampu menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman, kesempatan yang setara, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu  tanpa kecuali.*(Mqy)